|

Dasar Hukum

Dasar Hukum Plat Nomor Khusus

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah

DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah
  2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 85)
  3. Skep Kapolri No. Pol: SKEP/136/I/2000 tanggal 31 Januari 2000 Tentang Tata Laksana Penerbitan STNK Rahasia/Khusus
  4. Juklak Kapolda Jateng No. Pol : Juklak /11/VIII/1990 tanggal 23 Agustus 1990 Tentang Sistem Penomoran Kendaraan Bermotor di Polda Jawa Tengah dan Juklak Kapolda Jateng No. Pol : Juklak /12/VIII/1990 tanggal 23 Agustus 1990
  5. Petunjuk Pelaksanaan No. Pol : Juklak/07/VIII/2003 tanggal 31 Agustus 2003 Tentang Sistem Penomoran Kendaraan Bermotor Polda Jawa Tengah
  6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No : 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  7. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia bagi Kendaraan Bermotor Dinas