|

Single Blog Title

This is a single blog caption
12
Aug

Halaqah Ulama, Gubernur Ganjar : Indonesia adalah Negara Kebangsaan

DEMAK, Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo menegaskan, bahwa  dasar pertama  berdirinya Negara Indonesia ini adalah Negara kebangsaan, ini pidato oleh Boeng  Karno dalam forum BPUPKI. Pada setiap kesempatan dalam rapat-rapat forum BPUPKI Boeng Karno selalu menghormati aspirasi ulama dan pandangan Islam dengan cara santun.

DEMAK, Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo menegaskan, bahwa  dasar pertama  berdirinya Negara Indonesia ini adalah Negara kebangsaan, ini pidato oleh Boeng  Karno dalam forum BPUPKI. Pada setiap kesempatan dalam rapat-rapat forum BPUPKI Boeng Karno selalu menghormati aspirasi ulama dan pandangan Islam dengan cara santun. Boeng Karno mengatakan kepada  Ki Bagus Hadikusumo Ulama Muhammadiyah pada saat itu, ‘Maafkan saya untuk mengatakan dasar terbentuknya Negara Indonesia ini adalah Negara kebangsaan?’

 

Kegiatan ini merupakan salah satu program Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan untuk terus menerus mengaktualisasikan Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan tersebut, bertempat di Hotel Amantis, Jalan Lingkar Demak, hari Senin, 15 Mei 2017, telah hadir beberapa Narasumber penting dalam acara Halaqoh ini ; KH. Dr. Achmad Daroji (Ketua MUI Jateng), Tafsir (DPW Muhammadiyah Jawa Tengah), Dr. Abu Hapsin Ph.D (Dosen UIN Walisongo, Ketua PW NU Jawa Tengah), Bupati Demak (HM Natsir, S, Ag, M.Pd, MM).

Dalam acara Halaqoh ini KH. Dr. Ahmad Darodji, M.Si mengupas  Sejarah Kelahiran Pancasila, bahwa Perdana Menteri Kaiso 7 September 1944 menjanjikan kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha dilantik 28 Mei 1945, BPUPKI sepakat bentuk panitia kecil yaitu ; IR. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, MR. Muh Yamin, M. Soetardjo Hadikusumo, MR. AA Maramis, R. Otto Iskandardinata dan Drs. Moh Hatta. Dari DPW Muhammadiyah Jateng HM. Tafsir mengkaji Strategi Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam masyarakat yang plural.

Strategi Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Masyarakat Plural.  

DR. Abu Hapsin, Ph. D, menekankan ; sebagai Bangsa Indonesia kita patut bersyukur karena telah memiliki Pancasila yang selama ini telah mempersatukan seluruh elemen Bangsa dari berbagai suku, ras dan agama yang ada. Selain itu, kita bersyukur karena memiliki Pancasila  yang berfungsi sebagai; Dasar negara, Ideologi  negara, Falsafah hidup Bangsa, Sumber dari segala sumber hukum,  Etika publik Bangsa dll. Namun, akhir-akhir ini, Pancasila sering disebut-sebut tidak lagi memiliki ruh yang mampu menggerakkan semangat kebersamaan warga negara yang plural dan multikultural.  Kerukunan hidup antar dan intern umat beragama masih belum sepenuhnya tercipta, bahkan banyak orang melakukan tindak kekerasan yang tidak manusiawi atas nama agama. Ini jelas tidak sesuai dengan nilai ke-Tuhan-an dan kemanusiaan. Nilai persatuan Indonesia juga belum menjadi pilihan sikap hidup seluruh bangsa Indonesia. Begitu juga nilai permusyawaratan yang tergambar dalam pengambilan keputusan masih belum mencerminkan hikmah dan kebijaksanaan. Terakhir, nilai keadilan sosial semakin berjarak dengan realitas kehidupan khususnya kehidupan ekonomi.

Langkah-langkah Strategis dalam Revitalisasi Pancasila :

1.    Keteladanan Para Pemimpin – Nilai, tidak mungkin ditransfer kepada orang lain melalui pengajaran, tetapi melalui pendidikan.  – Pendidikan moral bisa dilaksanakan melalui institusi pendidikan formal  dan memalui pendidikan non formal.  – Mengingat Pancasila merupakan sekumpulan nilai moral, maka pendidikan  (transformasi nilai-nilai) moral pancasila hanya akan berhasil jika dilakukan melalui contoh atau keteladanan, baik dari  pemimpin formal (pejabat negara) maupun informal (tokoh masyarakat).

2.    Pendidikan Moral Pancasila harus lebih diarahkan untuk pembenahan ranah
afektif dan psikomotorik
– Pancasila harus menjadi mata pelajaran/kuliah pokok di sekolah maupun di perguruan tinggi.  -Mengingat Pancasila sebagai sekumpulan nilai, maka Pancasila tidak cukup hanya sekedar dihafal, difahami dan dianalisis dan kegiatan-kegiatan lainnya yang  berujung pada   kemampuan dan ketajaman kognisi seseorang.  – Pendidikan Pancasila harus sampai pada ranah afektif dan psikomotorik, yakni ranah sikap (watak dan prilaku) serta keterampilan seseorang. Kedua hal ini  harus menjadi ukuran keberhasilan pendidikan Pancasila.

3.    Perlu Institusi Kenegaraan untuk Mewadahi Kegiatan Revitalisasi Terlepas dari beberapa kekurangan yang ada, kehadiran institusi negara  seperti BP7 yang didirikan di era Orde Baru itu penting.  Nama mungkin tidak harus sama, tetapi institusi ini diharapkan berfungsi sebagai filter terhadap budaya-budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian Bangsa,  pengawas kehidupan organisasi kemasyarakatan, menyelenggarakan pendidikan Pancasila di luar institusi formal  serta merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat secara umum.  Jika perlu lembaga ini harus sampai ke tingkat Kota dan Kabupaten.
Keanggotaannya, selain dari unsur pemerintah  juga para tokoh masyarakat dari lintas agama yang prilakunya sudah teruji di masyarakat.

4.    Perlu Pemahaman Makna Kebebasan Beragama  dalam Konteks Demokrasi di Indonesia – Kebebasan beragama (religious liberty atau religious freedom) memiliki empat aspek utama; kebebasan nurani (liberty of conscience), kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan, (liberty of religious expression), kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan (liberty of religious association) dan kebebasan untuk melembagakan ajaran keagamaan (liberty of religious institutionalization).  Diantara keempat aspek tersebut, aspek pertama, yakni aspek kebebasan nurani merupakan hak yang paling asli dan absolut dalam pengertian bahwa ketidak-terpisahannya (inalienability) dari diri seseorang melampaui ketiga aspek lainnya. (Koshy, 1992:22).

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.