|

Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik ditingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik sebagai landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009 dirumuskanlah Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya di ukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu : Kebebasan Sipil (Civil Liberty); Hak-Hak Politik (Political Right); dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari Indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Secara umum, hasil IDI di Jawa Tengah diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek demokrasi itu, serta 11 variabel yakni : kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, peran peradilan yang independen;
Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah belum terbit pada Tahun 2016 (akan terbit pada Bulan Agustus Tahun 2017), namun dari evaluasi tahun 2015 Skors IDI dapat tercapai dari target 68,11 menjadi 69,75 tingkat demokrasi di Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori sedang hal tersebut dikarenakan ada beberapa indikator yang rendah antara lain pada variabel kebebasan berkeyakinan, Partisipasi Politik dalam Pengembilan Keputusan dan Pengawasan, Peran DPRD, Peran Parpol dan Peran Dimokrasi Pemerintah Daerah, kedepan diperlukan upaya keras untuk mencapai target IDI Provinsi Jawa Tengah melalui optimalisasi peran Pokja dan sekretariat IDI provinsi Jawa Tengah dalam mengawal capaian aspek, variabel dan indikator agar sesuai dengan target.

TARGET DAN SKOR IDI DI JAWA TENGAH

TAHUN 2013-2018

No. Aspek/Variabel Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018
I. Kebebasan Sipil 79,18 87,87 79,44      
  1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 35,00 91,25 92,97      
  2. Kebebasan Berpendapat 61,09 76,12 72,89      
  3. Kebebasan Berkeyakinan 81,31 87,06 71,58      
  4. Kebebasan dari Diskriminasi 96,53 93,23 96,43      
II. Hak-Hak Politik 46,29 67,08 67,28      
  1. Hak Memilih dan Dipilih 42,59 84,16 84,57      
  2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan 50,00 50,00 50,00      
III. Lembaga Demokrasi 60,89 80,77 61,48      
  1. Pemilu yang Bebas dan Adil 94,94 86,71 86,71      
  2. Peran DPRD 43,32 43,22 46,75      
  3. Peran Partai Politik 100,00 99,96 48,49      
  4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 80,30 98,48 30,13      
  5. Peran Peradilan yang Independen 0,00 75,00 100,00      
Skor IDI 60,84 77,44 69,75      
TARGET IDI 66,85 67,48 68,11 68,74 70,25 70,50

 

  1. PENYEBAB NAIK TURUNNYA SKOR IDI
  1. Kurangnya rasa aman dan nyaman dilingkungan masyarakat untuk mempunyai kebebasan dalam berkumpul, berpendapat dan berkeyakinan;
  2. Masih banyaknya demonstrasi maupun pemogokan yang dilakukan dengan kekerasan.
  3. Lemahnya peran DPRD dalam mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan, menginisiasi perda, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah;
  4. Maisih banyak kendala dalam pelaksanaan pilkada terkait validasi DPT, fasilitas bagi kaum disabilitas serta rendahnya partisipasi politik masyarakat;
  5. Rendahnya peran partai politik dalam melakukan kaderisasi dan
  6. Rendahnya prosentase perempuan dalam kepengurusan partai politik;
  7. Rendahnya peran peradilan sehingga masih terjadi penghentian penyelidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi,
  8. Banyaknya kritik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi yang membuat masyarakat menjadi apatis dan masa bodoh terhadap kebijakan yang ditetapkan
  1. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
  1. Melakukan pendidikan politik, terutama yang berkaitan etika politik, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi yang berkualitas
  2. Melakukan kerjasama dengan Instansi terkait seperi KPU, Bawaslu untuk memfasilitasi dan menindak segela bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu serta memberikan fasilitas bagi kaum disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya
  3. Melakukan kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik sehingga dapat menghasilkan politisi-politisi yang berintegritas dan kompeten.
  4. Meningkatkan kompetensi politisi yang duduk di parlemen sehingga mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi warga negara yang mereka wakili

Memperbaiki sistem, proses dan prosedur dalam lembaga legislatif untuk memastikan capaian kinerja yang berku