|

Penguatan Ketahanan Seni

Penguatan Ketahanan Seni

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

DASAR HUKUM

  1. UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA ;
  2. UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA ;
  3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1993 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA ;
  4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1995 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM ;
  5. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ( KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA ) ;
  6. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ( KEPPRES ) NOMOR 84 TAHUN 1999 ( 84 / 1999 ) TENTANG PEMANFAATAN SENI DAN BUDAYA ;
  7. PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR 42 DAN 40 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN ;
  8. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEBUDAYAAN, KERATON DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH ;
  9. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ;
  10. PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 31 / 2009 TENTANG PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEBUDAYAAN, KERATON DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH ;
  11. KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 340 / 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PMANTAU DAN EVALUASI KEGIATAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH ;
  12. KEPUTUSAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 340 / 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIM PEMANTAU DAN EVALUASI KEGIATAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH JAWA TENGAH.