|

Single Blog Title

This is a single blog caption
7
Feb

Pilgub dan Pilkada serentak 2018 Jawa Tengah mari kita sukseskan

Senin, 5 Februari 2018, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah melaksankan kegiatan sosialisasi Sukses Pilgub dan Pilkada Serentak Jawa Tengah 2018.

Senin, 5 Februari 2018, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah melaksankan kegiatan sosialisasi Sukses Pilgub dan Pilkada Serentak Jawa Tengah 2018.

 

Pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 di tujuh kabupaten/ kota di Jawa Tengah merupakan pesta demokrasi yang harus dikawal bersama. Segenap elemen masyarakat, termasuk ASN, bersinergi untuk menyukseskan pilgub dan pilkada mendatang agar berlangsung aman dan damai.

“Pilkada sejatinya merupakan pesta rakyat sebagai ekspresi warga berdemokrasi untuk memilih pemimpinnya. Di tengah berbagai pandangan dan stigma negatif tentang perhelatan pesta demokrasi, sudah menjadi tugas kita bersama, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk meminimalisasi upaya pelemahan asistensi demokrasi tersebut,” terang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah Drs Ahmad Rofai MSi, saat menghadiri Sosialisasi Pilgub dan Pilkada Serentak Tahun 2018 serta Netralitas ASN, di Grand Wahid Hotel, Senin malam (5/2).

Rofai menambahkan, beberapa ancaman yang patut diwaspadai oleh segenap elemen masyarakat menjelang pilgub dan pilkada serentak 2018 adalah merebaknya ujaran kebencian atau hoaks, politik uang, dan black campaign terhadap calon kepala daerah.

“Bentuk tuduhan intoleran seperti mengancam Pancasila dan memecah belah persatuan merupakan PR besar bagi kita semua. Disusul ada isu hujatan kebencian, money politics, dan black campaign yang ikut mewarnai pilkada yang merupakan tantangan besar yang harus kita atasi bersama,” jelasnya.

Senada dengan Rofai, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP mengatakan, peran ASN dalam menyukseskan pilgub dan pilkada yang aman dan damai adalah dengan cara menjunjung netralitas dan profesionalitas mereka. Karena ASN merupakan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Aspek penting agar birokrasi ini tampil profesional adalah jaga jarak dengan kekuatan-kekuatan politik. Untuk itu, kenetralan dan profesionalitas inilah yang dikedepankan. Jangan sampai gamang, galau, atau gelisah. Cukup lurus dan profesional saja,” tegasnya.

Ketua Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) itu menjelaskan, netralitas dan profesionalitas diwujudkan dengan tidak berpihak dan memastikan tidak ada diskriminasi pelayanan dan fasilitas kepada calon kepala daerah tertentu.

“Netralitas itu artinya kita tidak berpihak, memberikan pelayanan tanpa membedakan fasilitas pada calon kepala daerah. Kita perlakukan mereka secara sama dan tidak memberikan fasilitas kepada calon tertentu,” jelasnya.

 

Meski ASN diwajibkan untuk menjunjung netralitas, namun mereka dibolehkan untuk menyosialisasikan kebijakan KPU terkait pilkada. Sehingga masyarakat di sekitarnya semakin paham ketentuan-ketentuan pilkada dan dapat menggunakan hak pilihnya secara tepat.

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.