|

Proyeksi Kebijakan

Pemerintahan yang baik terjadi manakalah terdapat korespondensi yang tinggi antara yang dikehendaki masyarakat dengan yang dilakukan oleh pemerintahnya. Melalui pengembangan pertisipasi, masyarakat memanfaatkan peluang yang seluas-luasnya untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan. Di sisi lain, pengambilan kebijakan publik dituntut untuk resposif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat. Keputusan-keputusan yang diambil, dalam rangka pengembangan governance dituntut untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Supaya interaksi pemerintah dan masyarakat berjalan tertib dan optimal, penegakan hukum adalah keperluan yang mutlak. Terbukanya ruang partisipasi publik di dalam perumusan kebijakan, merupakan peluang bagi seluruh stakeholder pembangunan, untuk terlibat secara aktif demi pendewasaan proses berdemokrasi serta pengelolaan pemerintahan yang lebih adil serta mensejahterakan publik dalam arti luas.
Proyeksi Kebijakan Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah :
  1. Penyusunan Rencana Aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Jawa Tengah
  2. Pemberdayaan dan Penanganan Organisasi Kemasyarakatan