Dari Balai Kelurahan Cangkreplor, gagasan pemberdayaan organisasi masyarakat diarahkan tak sekadar seremoni, tetapi menuju kemandirian ekonomi dan penguatan nilai kebangsaan.

Sabtu pagi, 14 Maret 2026, Balai Kelurahan Cangkreplor di Kecamatan Purworejo tak seperti biasanya. Sejak pukul delapan, ruangan itu sudah dipenuhi perwakilan organisasi kemasyarakatan—dari Ansor, IPNU, IPPNU, Fatayat NU, Relawan Indonesia Purworejo, hingga pelaku UMKM lokal. Mereka berkumpul dalam kegiatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam rangka penanganan sosial kemasyarakatan.
Acara itu dibuka oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Ormas Badan Kesbangpol Jawa Tengah, Rahmad Winarto, dan dimoderatori Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Purworejo.
Di hadapan para peserta, Rahmad menegaskan kembali satu hal yang sering terdengar namun kerap dilupakan: organisasi masyarakat bukan sekadar kelompok berkumpul, melainkan modal sosial penting bagi pembangunan.
“Ormas memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.
Menurut dia, peran itu setidaknya terlihat dalam tiga hal mendasar. Pertama, menjaga persatuan dengan memperkuat toleransi di tengah keberagaman. Kedua, menciptakan iklim investasi yang sehat melalui stabilitas wilayah. Dan ketiga, menjalankan fungsi kontrol sosial agar pemerintahan tetap transparan dan akuntabel.
Pernyataan itu terasa relevan dengan konteks hari ini: pembangunan daerah tidak lagi bisa sepenuhnya bertumpu pada pemerintah. Partisipasi masyarakat menjadi prasyarat penting.

Ormas sebagai penjaga nilai kebangsaan
Diskusi semakin hidup ketika para narasumber dari DPRD Jawa Tengah memaparkan pandangannya.
Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Imam Teguh Purnomo, misalnya, menyoroti pentingnya pemberdayaan ormas dalam memperkuat nilai kebangsaan.
Menurut dia, organisasi masyarakat merupakan garda terdepan dalam membumikan empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Ormas adalah kekuatan sosial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mereka bisa menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat nilai kebangsaan sekaligus memberdayakan masyarakat,” kata Imam.
Ia juga mengingatkan bahwa di tengah kondisi efisiensi fiskal pemerintah, kegiatan pemberdayaan ormas tetap harus berjalan. Pemerintah daerah, melalui Kesbangpol, tetap berupaya melibatkan berbagai organisasi masyarakat di Jawa Tengah.
Jembatan aspirasi masyarakat
Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Amir Masduki. Ia menilai ormas merupakan mitra strategis dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Dalam banyak kasus, kata dia, organisasi masyarakat justru lebih cepat membaca dinamika sosial di tingkat akar rumput.
“Ormas menjadi jembatan aspirasi masyarakat sekaligus mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah,” ujarnya.
Dalam konteks pembangunan daerah, stabilitas sosial menjadi faktor penting. Tanpa kondisi wilayah yang aman dan kondusif, investasi sulit masuk dan pertumbuhan ekonomi pun tersendat.
Di titik inilah keberadaan organisasi masyarakat menjadi relevan, sebagai penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan dinamika sosial yang berkembang.

Demokrasi yang hidup dari masyarakat
Sementara itu, Muhammad Hajar Zainudin dari Komisi B DPRD Jawa Tengah menyoroti peran organisasi masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi.
Menurut dia, demokrasi tidak hanya hidup di ruang parlemen atau panggung politik, melainkan juga di ruang-ruang sosial tempat masyarakat berorganisasi.
Ormas, dalam pandangannya, adalah arena pendidikan politik yang paling nyata bagi warga.
Melalui organisasi, masyarakat belajar berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan mengelola perbedaan.

Menuju kemandirian ekonomi
Refleksi selanjutnya datang dari narasumber lainnya, Muhaimin (Komisi B DPRD Jateng) Ia mengingatkan bahwa sejarah Republik Indonesia sendiri berawal dari kesadaran masyarakat untuk berkumpul dan berserikat.
“Negara ini lahir dari semangat gotong royong masyarakat. Karena itu sudah selayaknya negara memberi dukungan kepada organisasi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, ke depan dukungan pemerintah tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial.
Negara, menurutnya, harus hadir dalam mendorong kemandirian ekonomi organisasi masyarakat.
Pandangan itu sejalan dengan dinamika diskusi yang berkembang dalam forum tersebut. Banyak peserta menilai pemberdayaan ormas selama ini masih terlalu berorientasi pada kegiatan.
Padahal, tantangan masyarakat hari ini lebih kompleks : penguatan ekonomi warga, peningkatan kapasitas organisasi, hingga kemampuan mengelola program sosial secara mandiri.
Karena itu, muncul gagasan agar orientasi pemberdayaan diubah, dari sekadar agenda kegiatan menjadi program yang berdampak langsung pada kemandirian ekonomi masyarakat.

Kesbangpol dan tantangan baru
Bagi Rahmad Winarto, gagasan tersebut menjadi catatan penting. Sebagai bidang yang menangani ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan, Kesbangpol berada di posisi strategis untuk menjembatani pemerintah dengan kekuatan sosial masyarakat.
Di tengah perubahan sosial dan tekanan fiskal, pemberdayaan ormas memang membutuhkan pendekatan baru.
Jika dikelola dengan baik, organisasi masyarakat bukan hanya penjaga stabilitas sosial, tetapi juga motor penggerak ekonomi dan demokrasi lokal.
Balai Kelurahan Cangkreplor pagi itu mungkin hanya menjadi satu titik kecil dari peta Jawa Tengah. Namun dari ruang sederhana itu, muncul satu gagasan penting: masa depan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh seberapa kuat masyarakatnya mampu bergerak bersama