SEMARANG - Dalam rangka memperkuat sinergi dan menyatukan persepsi terkait isu-isu strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Isu-Isu Strategis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada Selasa (24/6), bertempat di Front One HK Resort Simpang Lima, Semarang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta Kepala dan Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam merumuskan serta mengantisipasi berbagai isu strategis yang berkaitan dengan stabilitas nasional dan daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kondusivitas wilayah menjadi salah satu kunci utama dalam menjamin kelancaran pembangunan. Oleh karena itu, peran strategis Badan Kesbangpol di tingkat kabupaten/kota menjadi sangat penting dalam menjaga situasi dan kondisi wilayah masing-masing.

“Kondusivitas wilayah, kesatuan dan persatuan merupakan faktor strategis dalam pelaksanaan pembangunan. Situasi yang tidak kondusif akan menjadi hambatan dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan pembangunan,” jelas Sumarno.

Lebih lanjut, Sekda juga menekankan pentingnya memperhatikan isu lingkungan, terutama terkait pengelolaan sampah dan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pemanfaatan sampah menjadi energi alternatif melalui teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), yang dapat digunakan oleh industri dan pembangkit listrik. Sumarno juga menyampaikan bahwa pengelolaan sampah skala regional, seperti yang telah diterapkan di Kabupaten Magelang, dapat dijadikan percontohan bagi daerah lain di Jawa Tengah.

“Persoalan sampah dan kerusakan lingkungan merupakan isu strategis yang harus segera diselesaikan. Kesadaran terhadap lingkungan harus dimulai dari diri sendiri. Ini menjadi perhatian penting selain isu-isu sosial dan politik yang sedang dihadapi,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah turut hadir sebagai narasumber. Ia menyampaikan bahwa Badan Kesbangpol harus membentuk sistem kerja yang solid dan terintegrasi dari tahap perencanaan hingga tindak lanjut kebijakan.

“Kesbangpol harus menjadi supertim yang mampu bekerja secara sistematis dan profesional. Sistem yang baik akan menghasilkan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti secara efektif,” tegasnya.

Plt. Kepala Kesbangpol Jateng, Muslichah Setiasih, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyatukan pemahaman dan arah kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, agar semua pihak dapat bergerak selaras dalam menjaga stabilitas dan menangani isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.