Kabupaten Semarang –Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Pra-Focus Group Discussion (Pra-FGD) Penyelesaian Masalah Demokrasi dalam rangka mengawal proses Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 pada Kamis (29/1), bertempat di Hotel C3 Ungaran, Kabupaten Semarang.
Kegiatan Pra-FGD ini menjadi forum awal konsolidasi lintas sektor untuk mengevaluasi capaian demokrasi daerah sekaligus merumuskan langkah strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi di Provinsi Jawa Tengah. Hadir sebagai narasumber Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, SH, M.Hum, melalui zoom, selaku keynote speaker, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Imam Teguh Purnomo, S.E., AKT, serta Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Tengah Harjo Teguh Ilmiana, S.Si., M.M.
Dalam keynote speech-nya, Iwanuddin Iskandar menegaskan bahwa demokrasi merupakan cermin partisipasi rakyat, transparansi pemerintahan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, pengukuran IDI harus dipahami bukan sekadar angka, melainkan sebagai alat tata kelola untuk merumuskan kebijakan dan intervensi pembangunan yang pro-demokrasi. Ia juga menyampaikan bahwa capaian IDI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan, dari 80,87 pada tahun 2023 menjadi 85,84 atau naik 4,97 poin, sehingga menempatkan Jawa Tengah pada peringkat keempat nasional.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Imam Teguh Purnomo, menyampaikan bahwa IDI telah ditetapkan sebagai salah satu Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPN dan menjadi Indikator Kinerja Utama Gubernur di seluruh Indonesia hingga tahun 2045. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan IDI melalui penguatan Pokja IDI Provinsi, penyusunan rencana aksi daerah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Tengah, Harjo Teguh Ilmiana, menjelaskan bahwa IDI disusun dari tiga dimensi dan 22 indikator yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya peran aktif Pokja IDI dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan indikator kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat agar capaian nilai IDI Provinsi Jawa Tengah dapat terus meningkat.
Kegiatan Pra-FGD IDI ini diikuti oleh perwakilan dari Polda Jawa Tengah, PTUN Semarang, BPS Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Bappeda, Disnakertrans, Dinas Sosial, DP3AP2KB, dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diharapkan dapat menjadi pijakan awal dalam mengawal pengukuran IDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.