|

Single Blog Title

This is a single blog caption
29
Sep

Rapat Koordinasi (Rakor) Terpadu Tim Kelompok Kerja IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Terpadu Tim Kelompok Kerja IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Prov. Jateng pada hari Selasa (28/9) di Aula Bakesbangpol Prov Jateng.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi A DPRD Prov. Jateng, Mohammad Saleh, S.T; Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jateng, Haerudin, S.H., M.H; Kepala Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Jateng, Muh. Saichudin, S.Si., M.Si; Jurnalis Suara Merdeka, Zulkarnain M serta dimoderatori oleh Dini Inayati, S.T dari PATTIRO Semarang.

Membuka acara sekaligus memberikan keynote speech, Pj Sekda Prov. Jateng, Dr.Prasetyo Aribowo, S.H., M.Soc, Sc menerangkan pentingnya IDI bagi perkembangan demokrasi di Jawa Tengah.

“IDI merupakan tolak ukur secara kuantitatif untuk mendorong peningkatan dan perkembangan demokrasi. Tentunya IDI adalah salah satu tolak ukur yang kita pakai untuk mendorong tanggungjawab antar stakeholder yang ada di Jateng dan tentunya di Indonesia”.
Ia berharap para narasumber dan peserta rakor yang terlibat dapat bersama-sama memberikan masukan mengenai langkah strategis dalam meningkatkan nilai IDI Jateng ke depan.

Sebagai informasi, IDI Jateng pada tahun 2020 memperoleh poin sebesar 75,43. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan perolehan 77,22 angka tersebut mengalami penurunan poin sebesar 1,79.

Selanjutnya pemaparan materi oleh BPS Prov. Jateng Saichudin menjelaskan BPS tidak berwenang menilai IDI, tugas dari lembaga tersebut hanya mengumpulkan data yang ada di masyarakat.

“BPS tidak berwenang dalam melakukan penilaian dan hanya memotret kondisi real yang ada di masyarakat”

Selanjutnya, ia menjelaskan beberapa indikator dari 3 aspek penilaian yang mengalami penurunan, salah satu yang menjadi perhatian adalah indikator presentase anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan inisiatif peraturan daerah (Perda) yang disahkan pada tahun 2020.

Menanggapi indikator Perda yang merupakan inisiatif DPRD, Mohammad Saleh Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah menjelaskan bahwa proses pengesahan Perda pada tahun 2020 terkendala dalam mengadakan rapat paripurna akibat dampak pandemi COVID-19.

“Kita inisiatif mengadakan rapat paripurna secara hybrid namun agenda pembahasan tersebut terkendala akibat pandemi COVID-19 baik di 2020 maupun di 2021, sehingga agenda pembahasan paripurna pengesahannya mundur di tahun 2021” jelasnya.

Mohammad Saleh menambahkan, sudah ada beberapa Perda yang belum disahkan pada tahun 2020 namun sudah disahkan pada tahun 2021. Dengan kabar tersebut, kemungkinan nilai IDI Jateng di tahun 2021 akan lebih baik.

Selain Perda, Ketua Komisi A DPRD Prov. Jateng juga menanggapi indikator presentase anggota perempuan DPRD Provinsi. Ia menjelaskan hal tersebut terjadi karena pengganti anggota DPRD yang meninggal menurut undang-undang adalah calon anggota yang memiliki suara terbanyak kedua dan kebetulan adalah seorang laki-laki.

“Menurut undang-undang, suara terbanyak kedua adalah pengganti dari anggota DPRD yang meninggal dan kebetulan adalah seorang laki laki. Maka ini penyebab turunnya kader perempuan dalam keanggotaan DPRD” jelasnya.

Selanjutnya pemateri lainnya, Zulkarnain dari Suara Merdeka menjelaskan bahwa pemberitaan mengenai penegakan demokrasi merupakan topik yang masih diminati oleh masyarakat di tengah gempuran berita COVID-19.

“Ada kalanya berita tentang COVID-19, pembaca juga jenuh. Maka kami harus jeli dalam mengangkat isu setiap harinya dan pemberitaan terkait demokrasi inilah yang memiliki tempat di hati pembaca.” Ia menambahkan bahwa sebagai salah satu indikator penilaian IDI Jateng, Suara Merdeka merasa terhormat sekaligus beban yang artinya pemberitaan kepada masyarakat harus berkualitas.

“Ketika menjadi indikator penilaian IDI Jateng, kami merasa terhormat namun di satu sisi menjadi beban karena artinya dapur Suara Merdeka harus jeli dan selektif dalam pemuatan peristiwa, khususnya politik yang berkaitan dengan demo, kerusuhan, dan lain-lain” tandasnya.

Kegiatan Rakor diakhiri diskusi dengan peserta rapat dan ditutup oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov Jateng, Haerudin, S.H., M.H.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.