|

Single Blog Title

This is a single blog caption
26
Okt

Reintegrasi Sosial Bagi Para Ex Napiter

Foto : PPID Kesbangpol Prov. Jateng

SEMARANG – Proses Deradikalisasi bagi mantan Narapidana Terorisme (Napiter) dan pencegahan tindakan ekstrimisme tidak hanya tanggungjawab satu lembaga, namun kewajiban bersama seluruh stakeholder yang ada seperti BNPT, Kepolisian, TNI, Kementerian/Lembaga yang berada di Pusat maupun di Daerah, hingga Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Masyarakat Sipil.

Dalam upaya peningkatan sinergitas antar lembaga dengan tujuan kegiatan Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial para mantan Napiter, Yayasan Prasasti Perdamaian bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Finalisasi Modul Peningkatan Kapasitas Anggota Tim Terpadu Deradikalisasi Bagi Mantan Narapidana Terorisme di Jawa Tengah” pada Senin (25/10).

FGD yang diadakan di Hotel Grandhika, Jalan Pemuda Semarang bertujuan menghasilkan modul yang akurat dan dapat digunakan oleh Tim dan Sekretariat Terpadu Deradikalisasi bagi Mantan Napiter Provinsi Jawa TengahTahun 2021-2024 dan stakeholder lain, serta sebagai petunjuk teknis mengenai Reintegrasi Sosial bagi para ex Napiter di Indonesia.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, S.H., M.H. Dalam sambutannya, berharap tim terpadu deradikalisasi yang sudah terbentuk melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal.

“Tim terpadu deradikalisasi yang telah terbentuk melalui SK Gubernur Jawa Tengah diharapkan dapat bekerja secara maksimal” tuturnya.

Haerudin juga menambahkan bahwa perlu adanya koordinasi dan pelibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jateng dan NGO atau Ormas lain yang belum masuk dalam SK Gubernur, agar proses reintegrasi dan resosialisasi eks napiter ke masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“Perlu koordinasi dan keterlibatan dengan OPD yang belum masuk kedalam tim terpadu deradikalisasi, sehingga penanganan eks napiter yang kembali ke masyarakat dapat berjalan dengan baik.” tandasnya.

FGD ditutup dengan kesimpulan, Pertama, senada dengan pendapat Haerudin, para anggota diskusi sepakat bahwa OPD maupun lembaga yang belum masuk ke dalam tim terpadu diharapkan dapat segera bergabung. Kedua perlunya keterlibatan peran istri dan anak dalam penanganan mantan napiter dan terakhir, pentingnya peran tim kelompok kerja (Pokja) terutama sekretariatan tim terpadu dalam keberhasilan kegiatan demi kelancaran reintegrasi sosial para mantan napiter. Ketiga dalam RAD akan ditambahkan isu pengarusutamaan gender. Keempat Sekretariat Timdu akan meminta kepada masing-masing anggota Timdu untuk menunjuk Fasilitator yg diharapkan dapat berperan lebih aktif.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.