|

Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah

DASAR HUKUM

  1. TAP MPR RI No V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
  2. TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2003 tentang Etika Kehidupan Bernegara
  3. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.
  5. SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 310/2 tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2014-2018
  6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah.
  7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
  8. Instruksi Presiden (INPRES) No 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara.
  9. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

DASAR HUKUM

  1. TAP MPR RI No V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
  2. TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2003 tentang Etika Kehidupan Bernegara
  3. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.
  5. SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 310/2 tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2014-2018
  6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah.
  7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
  8. Instruksi Presiden (INPRES) No 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara.
  9. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019